Israel Bakal Perluas Pemukiman
Pemerintah Kota Jerusalem kemarin mengajukan usulan untuk menggusur sekitar 20 rumah warga Palestina di Jerusalem timur.
Rencana itu sebagai bentuk kelanjutan proyek pembangunan pemukiman bagi warga Yahudi. Diperkirakan, aksi itu bakal memperuncing friksi antara Israel dan Amerika Serikat (AS).
Dewan Perencanaan kota Jerusalem telah menyepakati sebuah proposal yang bakal menjadi bumerang bagi pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Proposal itu diajukan sehari setelah Netanyahu memenuhi permintaan dunia internasional untuk memperlonggar blokade Gaza.
Untuk mempertahankan pencitraan internasional Israel, Netanyahu telah membujuk Walikota Jerusalem Nir Barkat untuk menunda proyek the King's Garden pada Maret silam. Saat itu, Washington berusaha keras agar perundingan peramaian Israel-Palestina dihidupkan kembali.
Kantor Netanyahu menyatakan rencana tersebut masih merupakan proses panjang dan belum ada kesepakatan untuk menyetujuinya. Sedangkan Juru Bicara Kota Jerusalem Stephan Miller mengungkapkan, dewan telah memberikan persetujuan untuk membangun 1.000 rumah seluas 22 hektar di Jerusalem timur.
Dalam peta birunya juga berencana menghancurkan 20 rumah warga Palestina yang dibangun tanpa ijin. Sedangkan 60 rumah warga Israel di wilayah tersebut, menurut Miller, telah memiliki ijin.
Sementara Juru Bicara Kementerian Luar Negeri AS P.J. Crowley mengatakan, pemerintahan Presiden Barack Obama sangat peduli dengan proyek tersebut. “Kita telah menggelar pembicaraan dengan pemerintah Israel mengenai hal itu,” ujar Crowley. “Ini terlihat merupakan aksi yang merusak kepercayaan dan menambah resiko kekerasaan,” tambahnya.
Sedangkan para pemimpin Palestina menggambarkan proyek pembangunan pemukiman itu sebagai langkah Israel mencaplok seluruh wilayah Jerusalem. Sebenarnya, Jerusalem tidak diakui sebagai wilayah Israel setelah pendudukan pada 1967.
“Ini merupakan penjajahan kota,” ungkap Gubernur Jerusalem versi otoritas Palestina. “Anda tidak dapat mengklaim membangun ‘kebun’ ketika Anda menggusur rumah yang menjadi tempat tinggal warga,” imbuhnya. Apalagi warga Palestina menginginkan Jerusalem timur sebagai ibu negara.
Sementara itu, Menteri Pertahanan Israel Ehud Barak mengungkapkan rencana penghancuran rumah warga Palestina menunjukkan kurangnya akal sehat dan ketidaktepatan waktu. “Pemerintah kota Yerusalem dan komite perencanaan telah menunjukkan kurangnya akal sehat dan sensitivitas waktu-dan bukan untuk pertama kalinya (hal itu),” tegasnya.
Barak juga kemarin memperbarui peringatan dari pemerintahnya yang menentang segala aktifitas baru dari konvoi kapal bantuan kemanusiaan atau flotila yang kemungkinan berlayar ke Gaza dari Lebanon. “Mengenai kedatangan konvoi kapal, kami mendengar dari media ada suatu organisasi, yang kemungkinan disokong oleh organisasi teror, akan mencoba lagi untuk mengirim kapal ke Gaza,” kata Barak.
“Saya harus mengatakan kepada semua bahwa kami berpikir agak tidak bertanggungjawab untuk melakukan itu,” tegas Barak. Barak pun mengancam bahwa Lebanon akan bertanggungjawab untuk segala kapal yang datang dari pelabuhannya dan bertanggungjawab untuk semua orang yang menumpangi kapal tersebut.
Media Israel melaporkan gerakan Hezbollah yang beraliran Syiah di Lebanon merencanakan misi untuk mengirim materi ke Gaza yang dikuasai oleh Hamas. Israel mengklaim Hamas sedang mencari persenjataan dari misi-misi kemanusiaan tersebut. Hezbollah, Jumat, menyangkal laporan akan menyokong rencana flotilla dengan seluruh anggota wanita untuk berlayar dari Lebanon ke Gaza, mengatakan mereka tidak mau memberi Israel alasan untuk menyerang para aktivis.
Mengenai penyidikan internasional atas insiden penyerangan Kapal Turki Mavi Marmara tengah mengikuti konvoi enam kapal bantuan pada 31 Mei, Barak meminta PBB menangguhkan rencana penyelidikan internasional atas aksi militer Israel terhadap konvoi kapal bantuan ke Gaza yang menewaskan sembilan aktivis. Barak mengutarakan penyelidikan harus ditangguhkan sebab upaya baru untuk menerobos blokade sedang digalang.
Sebelumnya Israel mengumumkan akan mengadakan penyelidikan sendiri, tapi pemerintah beberapa negara Eropa menyatakan skeptis atas kredibilitas investigasi oleh Israel. “Kami berpandangan bahwa untuk sementara, selagi konvoi baru dipersiapkan, muingkin lebih baik menangguhkannya penyelidikan selama beberapa saat,” kata Barak. (AFP/Rtr/BBC/andika hm)
Rencana itu sebagai bentuk kelanjutan proyek pembangunan pemukiman bagi warga Yahudi. Diperkirakan, aksi itu bakal memperuncing friksi antara Israel dan Amerika Serikat (AS).
Dewan Perencanaan kota Jerusalem telah menyepakati sebuah proposal yang bakal menjadi bumerang bagi pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Proposal itu diajukan sehari setelah Netanyahu memenuhi permintaan dunia internasional untuk memperlonggar blokade Gaza.
Untuk mempertahankan pencitraan internasional Israel, Netanyahu telah membujuk Walikota Jerusalem Nir Barkat untuk menunda proyek the King's Garden pada Maret silam. Saat itu, Washington berusaha keras agar perundingan peramaian Israel-Palestina dihidupkan kembali.
Kantor Netanyahu menyatakan rencana tersebut masih merupakan proses panjang dan belum ada kesepakatan untuk menyetujuinya. Sedangkan Juru Bicara Kota Jerusalem Stephan Miller mengungkapkan, dewan telah memberikan persetujuan untuk membangun 1.000 rumah seluas 22 hektar di Jerusalem timur.
Dalam peta birunya juga berencana menghancurkan 20 rumah warga Palestina yang dibangun tanpa ijin. Sedangkan 60 rumah warga Israel di wilayah tersebut, menurut Miller, telah memiliki ijin.
Sementara Juru Bicara Kementerian Luar Negeri AS P.J. Crowley mengatakan, pemerintahan Presiden Barack Obama sangat peduli dengan proyek tersebut. “Kita telah menggelar pembicaraan dengan pemerintah Israel mengenai hal itu,” ujar Crowley. “Ini terlihat merupakan aksi yang merusak kepercayaan dan menambah resiko kekerasaan,” tambahnya.
Sedangkan para pemimpin Palestina menggambarkan proyek pembangunan pemukiman itu sebagai langkah Israel mencaplok seluruh wilayah Jerusalem. Sebenarnya, Jerusalem tidak diakui sebagai wilayah Israel setelah pendudukan pada 1967.
“Ini merupakan penjajahan kota,” ungkap Gubernur Jerusalem versi otoritas Palestina. “Anda tidak dapat mengklaim membangun ‘kebun’ ketika Anda menggusur rumah yang menjadi tempat tinggal warga,” imbuhnya. Apalagi warga Palestina menginginkan Jerusalem timur sebagai ibu negara.
Sementara itu, Menteri Pertahanan Israel Ehud Barak mengungkapkan rencana penghancuran rumah warga Palestina menunjukkan kurangnya akal sehat dan ketidaktepatan waktu. “Pemerintah kota Yerusalem dan komite perencanaan telah menunjukkan kurangnya akal sehat dan sensitivitas waktu-dan bukan untuk pertama kalinya (hal itu),” tegasnya.
Barak juga kemarin memperbarui peringatan dari pemerintahnya yang menentang segala aktifitas baru dari konvoi kapal bantuan kemanusiaan atau flotila yang kemungkinan berlayar ke Gaza dari Lebanon. “Mengenai kedatangan konvoi kapal, kami mendengar dari media ada suatu organisasi, yang kemungkinan disokong oleh organisasi teror, akan mencoba lagi untuk mengirim kapal ke Gaza,” kata Barak.
“Saya harus mengatakan kepada semua bahwa kami berpikir agak tidak bertanggungjawab untuk melakukan itu,” tegas Barak. Barak pun mengancam bahwa Lebanon akan bertanggungjawab untuk segala kapal yang datang dari pelabuhannya dan bertanggungjawab untuk semua orang yang menumpangi kapal tersebut.
Media Israel melaporkan gerakan Hezbollah yang beraliran Syiah di Lebanon merencanakan misi untuk mengirim materi ke Gaza yang dikuasai oleh Hamas. Israel mengklaim Hamas sedang mencari persenjataan dari misi-misi kemanusiaan tersebut. Hezbollah, Jumat, menyangkal laporan akan menyokong rencana flotilla dengan seluruh anggota wanita untuk berlayar dari Lebanon ke Gaza, mengatakan mereka tidak mau memberi Israel alasan untuk menyerang para aktivis.
Mengenai penyidikan internasional atas insiden penyerangan Kapal Turki Mavi Marmara tengah mengikuti konvoi enam kapal bantuan pada 31 Mei, Barak meminta PBB menangguhkan rencana penyelidikan internasional atas aksi militer Israel terhadap konvoi kapal bantuan ke Gaza yang menewaskan sembilan aktivis. Barak mengutarakan penyelidikan harus ditangguhkan sebab upaya baru untuk menerobos blokade sedang digalang.
Sebelumnya Israel mengumumkan akan mengadakan penyelidikan sendiri, tapi pemerintah beberapa negara Eropa menyatakan skeptis atas kredibilitas investigasi oleh Israel. “Kami berpandangan bahwa untuk sementara, selagi konvoi baru dipersiapkan, muingkin lebih baik menangguhkannya penyelidikan selama beberapa saat,” kata Barak. (AFP/Rtr/BBC/andika hm)
Komentar