Prestasi HAM Indonesia Mendunia
JAKARTA(SINDO) – Prestasi Indonesia dalam perlindungan hak asasi manusia (HAM) akan dikemukakan langsung pada Sidang Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Jenewa, Swiss,pada 2 Maret mendatang.
Pada kesempatan itu, Departemen Luar Negeri (Deplu) RI akan menduniakan prestasi HAM Indonesia. Menurut Diana Emilia Sutikno selaku Kepala Seksi Mekanisme Hak Sipil dan Politik Direktorat HAM dan Kemanusiaan Deplu, prestasi penegakan HAM Indonesia akan disampaikan melalui Universal Periodic Review(UPR) pada Sidang Dewan HAM PBB tersebut.Penegakan HAM yang baik akan mencitrakan Indonesia semakin baik dalam pergaulan internasional.
”Pernyataan yang disampaikan Indonesia antara lain kemajuan di bidang kapasitas berkelanjutan.Selain itu,kemajuan di bidang hukum,yakni telah adanya sejumlah undang- undang terkait penerapan HAM serta kemajuan dunia pendidikan,”papar Diana kemarin.
Pemaparan Indonesia maupun delegasi negara lain pada sidang Dewan HAM PBB bertujuan sebagai ajang saling tukar informasi seputar kemajuan dan perlindungan HAM di negara masing-masing. Dengan demikian, semua negara PBB dapat saling mengetahui prestasi dan kemajuan negara lain.
”Pemerintah Indonesia terbuka untuk bekerja sama dengan negara lain,baik yang kondisi HAM-nya lebih buruk maupun lebih baik daripada Indonesia,” ungkap Diana. Contohnya, dia mengemukakan bahwa Kanada merupakan salah satu negara yang tertarik untuk bekerja sama dengan Indonesia.
Selanjutnya, Indonesia juga siap bekerja sama dengan negara-negara lain yang prestasi HAM-nya sudah lebih baik. Diperkirakan, prestasi penegakan HAM Indonesia bakal mendapatkan sambutan baik dari seluruh delegasi Dewan HAM PBB.Alasannya,menurut Diana,pada sidang Dewan HAM PBB sebelumnya,Dewan HAM PBB mengatakan, seluruh delegasi Dewan HAM PBB menyampaikan penghargaan atas kemajuan yang dicapai Indonesia dalam perlindungan HAM.
Untuk meyakinkan dunia internasional pada sidang ke-10 Dewan HAM PBB di Jenewa tersebut,Indonesia akan mengajak pemerintah daerah (pemda).Beberapa pemda yang diajak adalah Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Pemerintah Provinsi Papua,Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat,serta Pemerintah Kabupaten Sragen. (andika hendra m)
http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/212265/
Pada kesempatan itu, Departemen Luar Negeri (Deplu) RI akan menduniakan prestasi HAM Indonesia. Menurut Diana Emilia Sutikno selaku Kepala Seksi Mekanisme Hak Sipil dan Politik Direktorat HAM dan Kemanusiaan Deplu, prestasi penegakan HAM Indonesia akan disampaikan melalui Universal Periodic Review(UPR) pada Sidang Dewan HAM PBB tersebut.Penegakan HAM yang baik akan mencitrakan Indonesia semakin baik dalam pergaulan internasional.
”Pernyataan yang disampaikan Indonesia antara lain kemajuan di bidang kapasitas berkelanjutan.Selain itu,kemajuan di bidang hukum,yakni telah adanya sejumlah undang- undang terkait penerapan HAM serta kemajuan dunia pendidikan,”papar Diana kemarin.
Pemaparan Indonesia maupun delegasi negara lain pada sidang Dewan HAM PBB bertujuan sebagai ajang saling tukar informasi seputar kemajuan dan perlindungan HAM di negara masing-masing. Dengan demikian, semua negara PBB dapat saling mengetahui prestasi dan kemajuan negara lain.
”Pemerintah Indonesia terbuka untuk bekerja sama dengan negara lain,baik yang kondisi HAM-nya lebih buruk maupun lebih baik daripada Indonesia,” ungkap Diana. Contohnya, dia mengemukakan bahwa Kanada merupakan salah satu negara yang tertarik untuk bekerja sama dengan Indonesia.
Selanjutnya, Indonesia juga siap bekerja sama dengan negara-negara lain yang prestasi HAM-nya sudah lebih baik. Diperkirakan, prestasi penegakan HAM Indonesia bakal mendapatkan sambutan baik dari seluruh delegasi Dewan HAM PBB.Alasannya,menurut Diana,pada sidang Dewan HAM PBB sebelumnya,Dewan HAM PBB mengatakan, seluruh delegasi Dewan HAM PBB menyampaikan penghargaan atas kemajuan yang dicapai Indonesia dalam perlindungan HAM.
Untuk meyakinkan dunia internasional pada sidang ke-10 Dewan HAM PBB di Jenewa tersebut,Indonesia akan mengajak pemerintah daerah (pemda).Beberapa pemda yang diajak adalah Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Pemerintah Provinsi Papua,Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat,serta Pemerintah Kabupaten Sragen. (andika hendra m)
http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/212265/
Komentar
terimakasih ya infonya :)i